Semut dan Undur-Undur (sebuah renungan)


Alkisah suatu hari, di sebuah padang gersang, tampaklah beberapa binatang sedang melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Meskipun matahari bersinar cukup terik, mereka tetap bekerja dengan giatnya.

Tidak terkecuali serombongan semut yang sedang bergotong royong mengumpulkan makanan, dan seperti dikisahkan dalam cerita-cerita lain yang lebih tersohor, semut digambarkan sebagai sosok yang kuat, kompak, budiman, santun, dan segala-galanya tentang sifat-sifat baik.

Adalah seekor semut yang ditugaskan mencari makanan untuk kelompoknya. Hanya sendirian, seekor semut tersebut berkeluaran, memanfaatkan antenanya untuk mencoba menemukan sesuatu yang bisa dikelompokkan sebagai makanan.

Di tempat itu pula, terdapat hewan undur-undur yang sedang berjemur menikmati cerahnya hari ini. Meskipun undur-undur adalah pemangsa semut, namun untuk hari ini, undur-undur lebih senang bermalas-malasan.

Dan ketika seekor semut tersebut melintas di sekitar undur-undur, maka terjadilah percakapan antara semut dan undur-undur:

“hai semut, kenapa kau tidak takut akan diriku? Bukankah aku pemangsamu? Tanya undur-undur membuka pembicaraan.

Lalu semut menjawab dengan lantang “halah, kamu to, ngapain gw harus takut sama kamu? Jumlah kami kan banyak, sedangkan kalian hanya menjebak kami melalui rumah-rumah kalian yang licin itu.. ketika kalian sedang berjemur di luar rumah begini, apalah artinya kalian buat kami?”

Lalu undur-undur pun tersenyum, lalu menjawab “ya, setidaknya kami tidak rakus seperti kalian, kami hanya makan seperlunya, sesuai kebutuhan kami, bukannya menumpuk makanan, kasihan kan hewan lain jadi gak kebagian”

Semut lalu berkata lagi “ha ha.. udah jelek masih bisa ngelak aja lu.. lihat tubuh kalian, jelek sekali seperti tanah, kalian tidak bisa dibedakan dengan tanah di sekitar kalian, belum lagi cara jalan kalian, di mana-mana, yang namanya hewan tuh jalannya maju.. lha khusus kamu kok jalannya mundur.. dasar hewan yang aneh..”

Undur-undur lalu menjawab lagi.. “kami bersyukur kok memiliki badan seperti ini. Jika kau bilang bahwa tanah itu jelek, trus kalian itu berpijak pada apa? Terbang? Ha ha ha.. Tuhan menciptakan makhluknya dengan berbagai kondisi, apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, patut kita syukuri”

Dan  dengan congkaknya semut pun mebalas pembicaraan dengan mengunggulkan keuanggulan –keuanggulan semut, seperti yang diceritakan manusia, anehnya si undur-undur selalu bisa menjawabnya dengan bijaksana.

Dan di tengah pembicaraan yang sengit tersebut, tiba-tiba sekonyong-konyong muncullah seekor burung pemakan serangga. Dengan matanya yang awas, ketika melintas di atas semut dan undur-undur yang sedang berdebat, burung tersebut tiba-tiba menukik. Target serangga di bawah sudah terkunci dalam mata dan benak si bburung.. yah, semutlah target itu, dan dengan mudah dimangsalah semut tersebut.

Ternyata burung tersebut belumlah kenyang hanya makan seekor semut, dengan sedikit manufer dan tukikan tajam, si burung mengincar si undur-undur untuk dijadikan mangsa. Tukikan tajam kea rah burung sebagai serangan pertama tidaklah terelakkan.. dengan kecepatan tinggi, paruh burung tersebut memburu satu titik yaitu undur-undur. Lalu memperhitungkan, dan melakukan antisipasi, jika si undur-undur akan melarikan diri.. dan ketika paruh burung tersebut hampir mengenai si undur-undur, di luar dugaan, tidak seperti si semut yang menghidar ke arah depan, si undur-undur melakukan gerakan melarikan diri dengan bergerak ke arah belakang. Terkejutlah si burung atas gerakan tadi, sehingga tidak sanggup melakukan antisipasi di luar rencana. Lalu loloslah si undur-undur dan bersembunyi dalam rumah kecilnya.

Si undur-undur selamat berkat kekurangannya seperti yang diutarakan alm. Semut.

Published in: on 28 May 2010 at 1:02 pm  Leave a Comment  

Honor Tim = salah satu model Korupsi ?


Jadi ingat omongan Narasumber dari KPK yang dipanggil pada acara GKM kemarin, sang Narasumber membeberkan beberapa pokok bahasan tentang Korupsi.
Ada beberapa hal yang menjadi diskusi naruni dan otak saya selama beberapa hari terakhir ini terkait dengan bahasan tersebut dan beberapa hal yang terjadi pada organisasi ini.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada umumnya pejabat di negara ini selalu menerima honor-honor tertentu, khususnya dalam organisasi ini banyak sekali para pejabatnya menerima honor tim dari departemen lain, bahkan gejala ini sudah sampai ke tingkat staf juga. Mereka berpendapat bahwa setiap honor yang mereka terima, asalkan ada surat ketetapan atau surat keputusannya adalah halal diterima.

Saya bukan orang munafik, ketika saya bertugas di daerah, saya pun pernah menerimanya. Bendahara mereka mengatakan bahwa nama kami diikutsertakan dalam SK penerima honor karena kami ikut serta berperan dalam pengurusan administrasi dan pencairan dana.
Alasan ini di “iya”-kan pula oleh atasan saya, sehingga saya pun dengan legowo menerimanya (lha wong jauh-jauh dibuang ke Jayapura kok cuma makan gaji buta- gak ada dong anggaran untuk nengokin Ortu di Jawa).

Dalam perkembangannya saya jadi berpikir, sebagai abdi Negara, kami telah diberikan penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan dalam peraturan tertentu. Jadi setiap pekerjaan yang saya lakukan selama masih dalam SOP ataupun tata kerja tertentu yang telah ditetapkan, tentu sudah diongkosi dengan Gaji dan Tunjangan tersebut.

Lalu ketika dihubungkan dengan Surat Keputusan yang mencantumkan nama saya sebagai anggota tim dan menjadikan saya sebagai penerima sah honor tim yang dibayarkan setiap bulannya, tentu tugas saya sebagai anggota tim tersebut sebenarnya sudah menjadi kewajiban saya sebagai staf dalam organisasi saya. Sesungguhnya alasan nama saya dicantumkan tersebut sudah termasuk dalam tugas pokok dan fungsi saya sebagai staf dalam organisasi saya. Jadi andaikan saya tidak dimasukkan dalam Tim dimaksud, saya tetap harus/wajib membantu adminstrasi dan pencairan dari departemen terkait, karena hal itu memang sudah menjadi tugas saya sesuai SOP dan ongkosnya sudah dibayarkan dalam bentuk tunjangan dan gaji saya.

Nah lo.. jadi selama ini saya telah melakukan satu pekerjaan namun dibayar dari pos APBN yang berbeda, dan jika saya sebagai auditor, tentu saya akan mengatakan ini sebagai penyimpangan dan pemborosan. Dan dapat juga dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan Keuangan Negara.. (lha ini kan salah satu unsur definisi korupsi)..
Jadi berpikir lagi, bahwa sekuat apapun peraturan itu, jika penggunanya memang berniat untuk mengakalinya, maka tujuan peraturan tersebut dibentuk akan dapat mudah ditepiskan.

Sekuat apapun peraturan Korupsi dibuat, namun jika para abdi Negara tidak ada niatan untuk membersihkan diri dan organisasinya, maka peraturan tersebut hanya akan menjadi “pajangan” saja, karena pelaksanannya telah diakali dan dipelintir se enak nya sendiri.

Published in: on 6 March 2010 at 11:58 am  Comments (9)  

GKM Dit PA 24022010


GKM atau dipanjangin jadi Gugus Kendali Mutu, atau istilah kerennya Quality Control Circle, saat ini tengah rutin dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Acara ini rutin dilaksnakan setiap hari Rabu sore menjelang pulang, dicetuskan oleh Ibu Direktur guna meningkatkan mutu setiap karyawan Dit PA.
Acara ini juga diselenggarakan hari rabu kemarin atau tepatnya tanggal 24 kemarin, di kawal oleh teman-teman dari Subdit PA 3 dan disampaikan oleh Bapak Made, konsep yang dibawakan cukup bagus, yaitu tentang Badan Layanan Umum terutama berkaitan dengan pelaksanaan PMK No.44 tentang RBA dan Pelaksanaan Anggaran BLU.
Materi ini cukup menantang dan cukup menarik, karena menyajikan hal yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum yang merupakan hal baru dan memerlukan pemahaman lebih.
Dalam perkembangannya, beberapa orang menyampaikan beberapa pemikiran tentang BLU, dan beberapa poin agak mengganggu pikiranku. Poin yang cukup mengganggu tersebut diantaranya adalah adanya anggapan bahwa penerpan fleksibilitas yang diberikan kepada Satker yang telah menerapkan BLU cenderung berlebihan.
Ada baiknya dalam diskusi kita tidak selalu berpikir terfokus pada satu cara pandang saja, tapi kita juga harus memandang dari sisi yang lain. Begitu juga dengan pandangan beberapa pejabat Dit PA bahwa Fleksibiltas tersebut telah berjalan berlebihan dan perlu ditata ulang, bahkan dasar hukum penerapannya perlu dipertimbangkan lagi untuk diubah. Memang cara pandang ini sangat benar jika diterapkan pada satker yang tidak memiliki keistimewaan tertentu, atau dapat dikatakan adalah satker biasa.
Lalu saya mencoba berpikir dari sudut pandang yang berbeda, berikut pemikiran saya:
Mari kita tinjau lagi tujuan pembentukan BLU dan latar belakang pembentukannya, BLU dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dan latar belakang pembentukannya yaitu kurangnya mutu pelayanan kepada masyarakat, dan ketika lebih ditelusur lagi penyebab rendahnya mutu layanan tersebut adalah karena birokrasi.
Nah, melalui BLU ini diperhitungkan, permasalahan birokrasi yang mengganggu dan menghambat kinerja satker pemberi layanan tersebut dapat dipangkas, sehingga kinerja satker pemberi layanan dapat bekerja lebih efektif dan efisien.
Lalu bagaimana dengan penerapan less birokrasi tadi, apakah tidak menabrak aturan-aturan yang ada? Ya tentu menabrak dong.. ini kan keistimewaan yang diberikan oleh Menkeu selaku Kuasa BUN.
Kita sebagai warga direktorat PA sebaiknya dapat juga memahami esensi pembentukan BLU ini, termasuk dengan pengecualian2/keistimewaan2 yang diberikan oleh Menkeu tersebut. Kita tidak boleh memandang dan berpikiran sempit dan memandang semua satker adalah sama, baik itu BLU maupun Non BLU. Kita tidak boleh arogan ketika aturan kita ditabrak selama tabrakan tersebut memang dikehendaki dan telah ditetapkan dengan peraturan.

Published in: on 6 March 2010 at 11:56 am  Comments (2)  

Victorinox dalam Organisasi


Mungkin bagi anda yang mengalami masa muda pada era 90an, tentu sangat mengenal sosok seorang Mac Gyver (kadang diplesetin oleh lidah Indonesia menjadi Mat Gaper, atau kalau sama anak2 Dit PK BLU diplesetin menjadi Mic Giver). Jagoan dalam film tersebut diperankan oleh seorang aktor bernama Richard Dean Anderson. Film ini juga mempopulerkan sebuah tool sederhana, yaitu sebuah pisau lipat yang hampir salalu menjadi alat bantu si Mac Gyver dalam memecahkan masalahnya. Pisau tersebut sangat handal dan sangat beragam manfaatnya, dan jika ditilik lagi ternyata pisau tersebut adalah swissarmy knive (victorinox).

Pernahkan anda mendengar istilah bahwa kegunaan pisau tergantung dari pemegangnya, bila dipegang oleh orang baik, maka dia akan sangat berguna bagi kebaikan. Namun bila digunakan oleh orang jahat, maka akan sangat berbahaya sebagai alat kejahatan.

Demikian pula ada istilah bahwa semakin sering pisau dipakai, dan semakin sering dia diasah, maka semakin tajam dan berguna pisau itu. Dan jika seorang kolektor yang memegangnya, meskipun tidak digunakan sehari-hari namun pisau tersebut dikondisikan sehingga pisau tersebut tidak hanya akan rusak oleh waktu dan karat. Bahkan seorang kolektor keris pun akan melakukan ritual pemandian keris guna merekondiskan kondisi keris tersebut.

Seperti halnya sebuah pisau (victorinox, leatherman, ataupun pisau dapur biasa), atau bahkan sebuah keris, seorang karyawan dalam sebuah organisasi harus “dirawat”. Karyawan dapat dipandang sebagai tools untuk menghasilan suatu produk. Jika Tools tersebut sudah mengalami penurunan fungsi, maka produksi juga akan mengalami penurunan.

“perawatan” tersebut sewajarnya dalam suatu organisasi dilakukan oleh HRD organisasi tersebut. namun sering dilupakan pula bahwa penyebab kerusakan “tools” tersebut adalah ketidakcocokan dalam hal penggunaan “tools” tersebut, atau dapat dikatakan bahwa tools tersebut tidak digunakan sesuai fungsinya. Misalkan sebuah keris adalah alat untu membunuh, jadi obyek dari sebuah keris adalah daging manusia, andaikan keris tersebut digunakan untuk mengupas kelapa, maka keris itu tentu akan mengalami “cidera”

Bagaimanapun bagusnya kualitas seorang karyawan (lulusan dari universitas favorit dengan nilai tinggi, berdedikasi, dan berintegritas tinggi), namun jka perusahaan yang memperkerjakannya tidak melakukan “treatment perawatan” dengan baik, maka karyawan tersebut tentu tidak akan maksimal berkontribusi kepada organisasinya. “treatmen Perawatan” tersebut salah satunya adala dengan cara berupa menugaskan karyawan tersebut sesuai dengan bidang keahliannya.

Published in: on 6 March 2010 at 11:55 am  Leave a Comment  

Belajar vs. Bekerja


Pernah suatu kali aku ngobrol dengan beberpa karibku, obrolan ini santai namun ternyata ada beberapa statement dari temen-teman tadi yang bikin aku terngiang-ngiang. Yah.. beberpa teman telah berkata bahwa guna menyikapi apa yang terjadi dengan kondisi di kantor kami, maka alangkah baiknya jika ingin mensiasatinya adalah dengan bersekolah terus, peduli amat dengan apa yang dinamakan dengan bekerja. Curilah waktu sebanyak-banyaknya, kalau bias manfaatkkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar TPA atau bahan test lain, untuk nembusin beasiswa. Toh semua prestasi kerja kita gak dipandang. Yang dipandang adalah berhasil atau tidaknya kita meleoloskan diri untuk mendapatkan beasiswa tersebut.

Sampai di rumah aku jadi berpikir keras, apa yang terjadi dengan organisasi ini. Dan ketemulah beberapa sebab yang mendasari kata-kata teman tadi. Fenomena mengejar karir melalui jalur beasiswa tersebut muncul terutama setelah diterpkannya reformasi birokrasi, termasuk dengan system remunerasinya. Kesenjangan remunerasi antara pejabat dan pelaksana yang cukup signifikan menjadi pemicu para pelaksana tersebut untuk berlomba-lomba untuk naik menduduki kursi pejabat. Selain itu ketidak adilan dalam hal penilaian kinerja (grade pelaksana ditentukan kinerja dan selalu dievaluasi, sedangkan grade pejabat melekat pada jabatannya, dapat dikatakan bisa diturunkan/naikan jika pejabat tersebut pindah tugas) dapat dikatakan juga menjadi pemicu hal ini.

Andaikata wajar tentang pengejaran karir ini, alangkah beruntungnya jajaran organisasi ini. Namun praktek yang terlihat sekarang adalah banyaknya pelaksana yang sedikit mengesampingkan pekerjaan utamanya. Mereka cenderung mengejar mimpi lolos beasiswa ataupun lolos assessment. Fenomena ini menyebabkan kecenderungan penurunan kinerja individu tersebut, dan dampak panjangnya adalah ikut menurunnya kinerja organisasi ini.

Saya jadi berpikir, andaikan HRD kita punya jurus ampuh dalam menangkal hal ini, misalnya jika seorang akan mengikuti test beasiswa ataupun assessment, penilaian atasan, maupun laporan kepegawaiannya harus diperhatikan dengan sangat. Sehingga peserta assessment atau beasiswa ini tidak hanya mahir di bidang akademik saja, namun juga memiliki integritas yang terbukti!! Bukan hanya janji semata seperti yang tertuang dalam janjinya ketika melakukan test wawancara.

Published in: on 6 March 2010 at 11:53 am  Comments (4)  

BLU ndak perform? salah siapa?


Sejak diterbitkannya Paket Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, antara lain UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, reformasi di bidang Keungan Negara resmi dilaksanakan. Memang ketiga undang-undang tersebut sangat dinantikan kelahirannya oleh Bangsa Indonesia mengingat sebelumnya, peraturan yang dipakai masih bersumber pada peraturan peninggalan Kolonial Hindia Belanda, dan banyak hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pengelolaan keuangan Negara yang baik.

UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 68 dan 69 memperkenalkan istilah Badan Layanan Umum, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005. Dalam UU No. 1/2004 maupun PP no.23/2005 disebutkan dengan jelas bahwa tujuan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa kelonggaran kepada satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) dalam mengelola beberapa hal yang berhubungan dengan Keuangan Negara. Kelonggaran tersebut biasa dikenal dengan Fleksibiltas BLU, yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Kuasa BUN.

Fleksibilitas ini dipercaya mampu mengurangi birokrasi dan ketidak efisienan dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga dapat lebih berperan dan bersaing dengan bisnis sejenis yang dikelola oleh swasta. Menurut PP No. 23 tahun 2005 fleksibilitas ini antara lain mencakup kelonggaran dalam hal pengelolaan kas, pengelolaan utang, piutang, investasi, pengelolaan barang, bahkan jika telah memenuhi persyaratan tertentu, satker PPK-BLU dapat menerapkan remunerasi tertentu kepada pegawai dan pejabatnya, baik PNS maupun swasta. Mengingat fleksibiltas yang begitu menggiurkan ini,banyak sekali satker pemerintah yang sangat menginginkan untuk menerpkan PPK BLU.

Sebagaimana tertuang dalam PP 23 tahun 2005, suatu satker pemerintah dapat menerapkan PPK BLU sesudah memenuhi tiga persyaratan, antara lain Persyaratan Substantive dan Persyaratan Teknis yang ditentukan oleh departemen teknis, serta Persyaratan Adminstratif yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Persyaratan Substantive terpenuhi apabila suatu satker menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan atau jasa layanan umum, pengelolaan kawasan tertentu, dan pengelolaan dana khusus.
Persyaratan teknis terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan layak ditingkatkan capaiannya melalui BLU, dan kinerja keuangannya adalah sehat.
Sedangkan persyaratan adminstratif terpenuhi apabila mampu menyajikan pernyataan meningkatkan kinerja, Pola tata kelola, Renstra bisnis, Laporan Keuangan, SPM, dan Laporan Audit atau diganti dengan pernyataan bersedia diaudit.

Jika kita tinjau lebih dalam lagi, dan kita ingat kembali tujuan pembentukan BLU, serta Fleksibilitas yang begitu besar diberikan oleh Menteri Keungan selaku Kuasa BUN kepada satker PPK BLU, tentu kita dapat sadari betapa penting dan seriusnya urusan BLU ini.

Penulis berpendapat, bahwa persyaratan-persyaratan seperti yang tercantum dalam peraturan, sebenarnya dapat lebih digolongkan ke dalam dua kelpmpok:

1. Persyaratan yang mencerminkan ke-bisa-an suatu satker untuk menjadi BLU, persyaratan ini cenderung given, karena persyaratan ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi suatu satker. Apapun yang dilakukan suatu satker, tidak akan mempengaruhi persyaratan ini, karena persyaratan ini telah disebutkan dalam tupoksi departemen induknya. Yang termasuk dalam persyaratan ini adalah persyaratan substantive dan persyaratan teknis .

2. Persyaratan yang mencerminkan ke-mampu-an suatu satker untuk menjadi BLU. Persyaratan ini merupakan sesuatu yang perlu diraih agar dapat terpenuhi. Persyaratan ini menggambarkan kemampuan satker dalam mencapai visi misinya, sehingga kinerja suatu satker akan lebih tergambar di sini.

BLU dapat diibaratkan sebagai sebuah SMU Favorit, SMU tersebut tentu tidak hanya sekedar menerima siswa rata-rata pada umumnya (lulusan SMP, umur sesuai, dan persyaratan umum lainnya)-Persyaratan substantive dan teknis. Namun SMU Favorit tersebut menuntut juga calon siswanya mempunyai kemampuan dan kelebihan di atas rata-rata (NEM dan Nilai Ijazah yang tinggi)- Persyaratan administrative.

Jika dikembalikan lagi kepada Tujuan Pembentukan BLU, maka persyaratan-persyaratan ini pun dapat lebih jelas digambarkan pula.
Tujuan pembentukan BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pencerminan Persyaratan Substantive dan Teknis terdapat pada kata-kata:
– pelayanan kepada masyarakat
– memajukan kesejahteraan umum
– mencerdaskan kehidupan bangsa
Di sini terlihat jelas bahwa hanya kepada beberapa pelayanan tertentu saja BLU dapat diterapkan (persyaratan substantive), sehingga pelayanan tersebut layak untuk lebih ditingkatkan melalui BLU, atau dapat dikatakan terdapat perbedaan yang cukup signifikan peningkatan layanannya jika diterapkan PK BLU (persyaratan teknis).

Sedangkan pencerminan Persyaratan Adminstratif terdapat pada kata-kata “…memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat”. Suatu satker tidak akan mampu menerapkan praktek bisnis yang sehat jika tidak mempunyai kemampuan yang baik, baik dari segi kemampuan teknis maupun kemampuan pengelolaan keuangannya. Maka satker-satker yang dirasa cukup memiliki kemampuan tersebut, dapat diberikan amanat berupa fleksibilitas yang akan lebih memacu lagi kinerjanya guna meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Menteri Keuangan selaku Kuasa BUN, tidak memberikan fleksibilitas kepada satker yang hanya “bisa” menerapkan PK BLU, tetapi satker tersebut dituntut pula memiliki ke-“mampu”-an di atas rata-rata baik dari sisi teknis maupun sisi pengelolaan keuangannya, mengingat tanggung jawab dari fleksibilitas yang diberikan amatlah besar.
Fleksibilitas PK BLU tidak diberikan oleh Menteri Keuangan secara cuma-cuma, namun diberikan karena satker tertentu yang mempunyai potensi untuk berperan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mempunyai kemampuan yang baik dalam kinerjanya, baik itu kineja teknis operasionalnya maupun kinerja pengelolaan keuangannya..

Kesimpulan tersebut di atas sebetulnya mengandung amanat yang sangat besar kepada jajaran Departemen Keuangan untuk melakukan penyaringan yang benar-benar jeli terhadap satker yang akan menerapkan PPK BLU. Persyaratan Administratif seharusnya tidak hanya dipandang hanya setumpukan proposal saja, tetapi harus dipandang lebih dalam lagi,, yaitu bagaimana angka dan tulisan tersebut didapat. Apakah hanya sekedar “asal” tulis agar lolos persyaratan ini (atas petunjuk oknum tertentu), ataukah setumpukan proposal tersebut benar-benar merupakan cerminan kualitas dari calon satker BLU tersebut.

Published in: on 6 March 2010 at 11:53 am  Leave a Comment  

Rumus Praktis Assessment


Assessment, inilah istilah yang sering kali terdengar dan terngiang bagi pegawai dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.. Konon dengan diberikannya kita kesempatan untuk mengikutinya, dan kita mampu menyelesaikannya dengan baik, maka kita layak mendapatkan promosi..
Maka tidaklah mengherankan jika ada sekelompok pegawai maupun pejabat yang mendewakan Assessment ini dalam rengka mengejar kariernya, tidaklah menherankan dengan timbulnya istilah “ tidak usah rajin bekerja, yang penting belajar untuk ikut test S2 atau assessment, toh kerjaan kita tidak dinilai, yang lebih diperhitungkan adalah mampu atau tidak kita lolos dari assessment (lalu bagaimana dengan gembar-gembor Kinerja?)
Tidak dipungkiri pula bahwa sebagian besar pegawai umumnya terutama pegawai DJPBN sangat ingin mencapai karirnya dengan gemilang, terutama dengan jenjang remunerasi yang cukup jauh antara pelaksana dan pejabat, sehingga sebagian pegawai berlomba-lomba untuk mencapai karir yang lebih tinggi.
Lalu apakah pelaksanaan assessment ini benar-benar dapat menggambarkan profil seorang pegawai dengan nyata dan benar bahwa yang bersangkutan telah layak untuk menduduki jabatan tertentu?
Tes assessment sebagian terdiri atas beberapa test psikologi, baik berupa test wawancara, test psikometrik, ataupun test potensi akademik. Semua test ini ditujukan untuk memberikan gambaran singkat isi otak dan prilaku dari peserta test. Karena masih tergolong dalam ilmu psikologi, tidak ada ketepatan 100% dalam menggambarkan isi otak dan perilaku persrta tes.
Lalu bagaimana penerapan selama ini? Tidak ada gambaran yang jelas ataupun standar yang pasti criteria seseorang akan cukup mampu untuk dikategorikan sebagai pegawai yang lolos test ini dan berhak dipromosikan menduduki jabatan tertentu.
Lalu bagaimana pula dengan pegawai yang telah mempelajari trik-trik untuk lolos dari test ini? Masih ingatkah anda sekalian dengan fenomena penggunaan rumus praktis beberapa mata pelajaran tertentu sebagai jalan pintas lolos UMPTN? Fenomena ini sangat meledak pada jamannya, bayangkan saja, anda tidak perlu mempelajari konsep, tapi cukup menghitung dengan alur yang tidak masuk akal dan sangat sederhana, namun anda menemukan hasil akhir dari perhitungan tersebut. Memang para calon mahasiswa tersebut dapat lolos UMPTN dan diterima di PTN. Namun setelah belajar di dalamnya, banyak dosen berkeluh kesah akan kualitas mahasiswa baru tersebut. Ketika diajak belajar matematika dasar maupun fisika dasar, tentu rumus praktis ini sudah tidak terpakai lagi, dan baru terlihat bahwa kualitas mahasiswa baru tersebut mengecewakan.
Dari contoh uraian panjang di atas, kalo kita kembalikan ke topic assessment, terdapat kemiripan yang harus kita waspadai. Assessment yang seharusnya dapat menjadi saringan terhadap calon pejabat yang berakhlak mulia, minimal adalah pegawai yang “nagara dana Rakca”.. namun prakteknya beberapa diketemukan sama sekali tidak mengamalkan ‘Nagara Dana Rakca” tersebut..
Kita perlu merenung bersama, bahwa kepribadian seseorang tidak hanya digambarkan dari satu test saja, namun lebih kepada history apa saja yang sudah digoreskannya kepada organisasi ini.

Published in: on 6 March 2010 at 11:52 am  Leave a Comment  

Nasionalisme


punya gak rasa itu di diri kita masing2?
awal katanya sih dari nation yang artinya bangsa, tapi dalam perkembangannya arti kata nasionalisme berubah menjadi rasa cinta seorang warga negara terhadap bangsanya.
salah satu modal dasar pembangunan negara indonesia adalah rakyat, kalo diartikan dalam bidang ekonomi ya sumber daya manusia.
kala kita dijajah dan masa perang kemerdekaan, dapat dipastikan hampir semua rakyat indonesia mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi (Timtim+Papua belum termasuk). hal ini terbukti dengan gencarnya perlawanan rakyat yang terkesan seadanya tetapi mampu memerdekakan bangsa ini. hampir semua lapisan masyarakat saling bantu dalam memerdekakan bangsa ini.
ketika tahun 70 an terjadi peristiwa malari, akar permasalahannya adalah terlalu banyaknya campur tangan modal asing di indonesia. terjadi kerusuhan karena semangat nasionalisme masih tinggi. demonstran gak mau campur tangan pemodal asing terlalau besar di negara ini.
ketika krisis 97 terjadi dan dapat dikatakan sampai sekarang masih terjadi, bagaimana nasib nasionalisme rakyat indonesia? krisis ini berlarut-larut karena banyak hal termasuk permasalahan eksternal dan berisfat global. namun jika kita kaji lebih dalam, dari masalah politik, ekonomi, hingga masalah budaya termasuk moral menjadi titik pangkal permasalahan internal.
salah satunya krisis nasionalisme, dari kalangan pemerintahan terjadi korupsi besar besaran, dari pegawai rendahan sampai pejabat tinggi. di kalangan swasta tdak ketinggalan, mulai dari penggelapan pajak, pemalsuan produk yang membahayakan konsumen, sampai menyuap aparat agar bisnis lancar.
dari maslah2 di atas yang perlu kita sikapi adalah masalah nasionalisme. kenapa?
banyak konglomerat di negeri ini memiliki nasinalisme tinggi, namun menyimpang. mereka bukan cinta kepada republik ini tetapi kepada bangsa di mana dia dapat memperkaya diri. maaf mungkin sedikit sara, tp memang kenyataan lho, ada satu bangsa yang tersebar di seluruh jagat ini, mereka dikenal sebagai hamba uang. mereka bilang mereka cinta terhadap suatu negara, tapi pada kenyataannya hanya cinta ketika bangsa itu menghasilkan keuntungan untuknya, namun ketika bangsa tersebut dirasa sudah tidak menguntungkan, mereka lari ke negara lain yang dipandang lebih menguntungkan. apakah orang-orang semacam ini dapat dikatakan punya nasionalisme seperti yang biasa mereka omongkan? bohong besar!
andaikan ada satu agama yang setiap kali mereka berdoa, tuhan dari agama tersebut langsung menjatuhkan uang kepada pendoa tersebut, saya yakin mereka akan meninggalkan agama dia dan langsung berpindah kepada agama baru tersebut.
itulah nasib bangsa kita saat ini, tertipu sekelompok orang yang mengaku nasionalis, tetapi ketika dirasa indonesia sudah tidak menguntungka, mereka lari ke LN dengan membawa larii harta rampasan.
tapi satu yang jadi catatan bagi kita, kita tidak boleh menyamaratakan suatu etnis terhadap kelakuan sekelompok besar mereka, kita harus obyektif namun tetap waspada. mungkin saya dianggap terlalu ekstrim, namun hal ini ada di benak saya setelah mengikuti milis2 beberapa web yang notabene banyak angotanya dari etnis tertentu.

Published in: on 6 March 2010 at 11:50 am  Leave a Comment  

Trias Politica ???


Seingat aku, sewaktu dapat pelajaran PMP dan IPS baik di SD, SMP, maupun di SMA (sorry, pas kuliah aku dah gak dapat, beda Major); Trias Politika secara singkat berarti pemisahan kekuasaan antara eksekutif (pemerintah), Yudikatif (lembaga Hukum), dan legeslatif (parlemen). Pemisahan ini ditujukan untuk mencegah suatu pemerintahan Tirani..

Kenapa bisa memunculkan Tirani, ketiga fungsi kekuasaan tersebut merupakan inti dari kekuasaan yang menguasai negara. Negara kalau dipandang sebagai perusahaan tentu juga harus menganut prinsip manajemen yang baik. Lha salah satu prinsip dalam pengelolaan perusahaan adalah prinsip pengendalian yang baik, di mana diterapkan fungsi pemisahan antara fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pencatatan, dan fungsi pengawasan. Andaikan tidak dipisah dengan baik, atau dalam artian semua kekuasaan itu dipegang/dipengaruhi oleh salah satu unsur dalam perusahaan itu, tentu akan dimungkinkan sekali terjadi penyimpangan.. Pada saat perencanaan sudah terjadi Mark-Up, waktu pelaksanaan terjadi penipuan kualitas atau berbagai pencurian, yang akhirnya berdampak pada penurunan kualitas produk, dan ketika pencatatan yang berujung pada pengawasan, ketika terjadi penyimpangan tersebut, hal-hal yang tadinya hitam akan diputihkan. Lalu siapa yang rugi.. ya tentu pemilik modal atau stakeholder..

Kembali ke soal negara, pemisahan kekuasaan dengan trias politika ini tujuannya juga sama.. agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh suatu tirani.

Di indonesia diterapkan Trias Politika yang dimodifikasi, yang tadinya berarti pemisahan kekuasaan, diubah menjadi pembagian kekuasaan.. memang negara ini paling pandai dalam hal modifikasi.. tapi kalau efeknya bagus sih tidak masalah.. tetapi yang kita lihat sekarang apa?

Pembagian kekuasaan antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (menurut arti kata pemisahan dan pembagian) masih dapat terjadi interaksi. Jadi, ketika pemerintah ingin melaksanakan fungsi eksekutif yaitu sebagai manajer dalam pemerintahan, legeslatif (DPR) selalu ikut campur tangan, entah itu atas tuntutan pribadi/materi atau atas tuntutan partai. Anda tentu bisa bayangkan jika sebuah mobil mempunyai dua sopir yang berbeda tujuan, jelas mobil gak akan jalan dengan mulus..

bagaimana dengan interaksi antara legeslatif dan Yudikatif? jika ada indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif atau legeslatif, maka yudikatif dapat memutus mereka tidak bersalah (memutihkan yang hitam)

bagaimana jika ketiga unsur tersebut secara bersama-sama bekerjasama atas dasar tujuan sama (materi pribadi atau partai).. wah-wah saya sendiri takut membayangkan apa yang bakal terjadi.

sudah selayaknya kita sebagai stake holder selalu mengawasi, dan memilih manajer yang baik untuk perusahaan kita/republik ini..

lalu bagaimana dengan sistem yang kita anut? trias politika yang dimodifikasi?

ada baiknya kita pikirkan ulang cara yang lebih baik dari modifikasi tersebut.. atau kita bikin suatu sistem penangkal sehingga para manajer kita dapat bekerja lebih optimal..

kenapa saya katakan demikian, kenapa tidak memakai trias politika versi Bule? ha ha ha.. nanti kalo ada waktu saya akan tulis lagi.. sekarang dah malem, mau bobok dulu..

Tapi aku kasih petunjuk deh.. Trias Politika versi Bule, bisa menimbulkan tirani baru dari sekelompok stake holder tertentu yang tentu saja bermodal kuat.. mau liat contohnya? amerika tuh.. ketiga unsur pemerintahannya dikuasai mutlak oleh pemodal kuat.. (sebagian besar orang israel pula)

Published in: on 6 March 2010 at 11:49 am  Comments (2)